Oh... Wakilku........................

Beberapa hari ini kita endengar dan membaca berita tentang wakil kita yang ada di gedung DPR, MPR, DPD (apa sudah resmi ya nama gedung ini ditambah??? DPD) Senayan
Mulai dari garangnya anggot apansus yang memeriksa tersangka Kasus Century dam pembahasan yang lain. Sementara juga ada berita yang kurang enak (apalagi dimakan) yaitu Kenaikan gaji pejabat, Anggota Dewan yang tidak ber NPWP, Anggota dewan yang tidak mau melaporkan kekayaanya
Waduh..... susah ini kayak pepatah Gajah dipelupuk mata tak tampak (nutupi mata ya ?)kuman diseberang lautan tampak (pakai keker ditambah mikroskup), melihat garangnya para wakil kita pada para terdakwa apa tersangka apa terselidik ya ... apalah aku tak peduli nyatanya tiap hari selalu ada sinetron di Tipi yang berjudul Panitia PAnsus yang luar biasa garangnya ditambah celetukan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan Benar dilain pihak ternyata mereka menunjukkan tindakannya menyembunyikan kekayaannya dan dengan tidak membayar pajak kekayaan (lha kalau tidak punya NPWP apa bukan berarti tidak punya nomor wajib pajak? ? ? ? ? ? ? ?
Ternyata benar mbah saya ngomong, akeh uwong sing ora iso ngrayahi githo'e dewe 
H2O 

Infokepanjen

Kemarin Jumat, 30 Januri 2010 aku bersama putraku M. Javier menghadiri undangan dari Info kepanjen.com di warung bakso barat stadion kanjuruhan, disana hadir mas pung, septa, javier dan ada 3 orang putri.
Kami disana diundang untuk bergabung bersama-sama dalam komunitas infokepanjen.com, kalau melihat awal pertemuan ini ada banyak yang dapat diharapkan, mulai dari idealisme tentang kota kepanjen, pembelajaran dan komunitas persahabatan
Ada banyak hal yang menarik yang disampaikan mas r3y, mulai dari cita-cita, serita sedih dan arah dari info kepanjen kedepan.

Jatirejoyoso – Kab. Malang

Desa Jatirejoyoso berada di wilayah administratif Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Angka diare di desa ini tertinggi dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Kepanjen. Data itu dapat dilihat dari sensus harian penyakit (SHP) yang ada di Puskesmas Kepanjen.


Mekanisme SHP sebagai berikut. Bidan-bidan desa setiap hari menelpon atau memberi kabar ke puskesmas kecamatan tentang perkembangan penderita penyakit di wilayahnya. Data ini kemudian direkapitulasi oleh puskesmas. Yang disensus adalah penyakit menular, yaitu diare, kolera, tipus, cacar air, DHF, penyakit menular seksual, AIDS, hepatitis dan lainnya. SHP ini baru berjalan selama 2 tahun terakhir. Namun baru satu tahun terakhir ini berjalan lancar. Selain dilakukan bidan desa, sensus ini juga dilakukan oleh tenaga medis/paramedis swasta.

Dari catatan harian itulah diketahui bahwa angka diare di Desa Jatirejoyoso berada di tingkat yang paling tinggi dibandingkan desa yang lain. Kualitas diare yang diderita tidak terlampau parah. Artinya, belum ada kejadian luar biasa (KLB), atau pun sampai meninggal dunia. Selama ini, diare masih bisa ditangani sampai di tingkat puskesmas. Tidak sampai ke tingkat kabupaten, apalagi rumah sakit.

Bidan Astuti yang juga bidan desa Jatirejoyoso mengaku heran atas fakta tentang tingginya angka diare di desanya. “Mengapa di Jatirejoyoso tertinggi juga masih tanda tanya,” tutur Astuti. Namun, salah satu variabel penting yang dapat ditemui adalah perilaku sehari-hari warga terhadap air. Ada beberapa sumber air yang digunakan warga Jatirejoyoso. Masih sedikit warga Jatirejoyoso yang terjangkau oleh layanan PDAM Kabupaten Malang, sementara yang lain masih menggunakan sumur untuk kebutuhan masak dan minum. Sedangkan untuk aktivitas MCK, sebagian besar warga masih melakukan aktivitasnya di aliran irigasi yang mengalir melintasi desa mereka. Setiap pagi dan sore hari mereka “turun ke kali” untuk melakukan ritual hariannya itu. Yang cukup mengenaskan adalah kondisi air sungai yang berwarna coklat itu. Memang belum pernah dilakukan uji kualitas air di saluran irigasi tersebut, namun Bidan Astuti mensinyalir bahwa perilaku macam inilah yang potensial meningkatkan angka diare di desanya.

Meskipun bukan berasal dari desa ini, Astuti sudah cukup mengenal desa ini. Dia menginjakkan kaki di Desa Jatirejoyoso pertama kali ketika praktik lapangan saat masih sekolah perawat. Desa Jatirejoyoso adalah desa binaannya selama sembilan bulan. Segala upaya perbaikan tingkat kesehatan dilakukan bersama teman-temannya waktu itu, sampai sekarang. Namun selalu terhenti pada bagaimana melakukan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya tentang perilaku MCK di saluran irigasi.

Salah satu kendala menurut Astuti adalah keyakinan agama di masyarakat yang kuat. Dalam pandangan Islam, air mengalir kan tetap dianggap suci. Meskipun air itu sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk MCK. Namun Astuti juga mempertanyakan nilai-nilai agama itu, “Jika memang agamanya kuat, mengapa membuka aurat di depan umum tidak dipermasalahkan.”

Coblosan Pilbup 5 Agustus

KEPANJEN - Kurang lebih delapan bulan lagi, masyarakat Kabupaten Malang akan memilih bupati periode 2010-2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang sudah menetapkan coblosan pemilihan bupati (pilbup) pada 5 Agustus 2010.

Waktu pencoblosan sengaja dipilih sebelum datangnya Ramadan. Salah satu latar belakangnya untuk menghindari pencampuran kepentingan ibadah puasa dengan politik. "Kalau tidak keliru, (waktu coblosan) seminggu sebelum puasa. Biar puasanya fokus ibadah, tidak tercampur kampanye dan dukung-mendukung," kata Umar Khayan, anggota panwaslu divisi anggaran, kemarin.

Menurut Umar, tidak ada peringatan khusus terkait pemilihan tanggal 5 Agustus itu. Dalam rapat pleno, muncul usulan pencoblosan tanggal 3, 4, dan 5 Agustus. Semuanya di luar bulan Ramadan. Setelah ditimbang-timbang, yang dipilih adalah 5 Agustus yang jatuh pada Kamis. "Ya disepakati tanggal lima saja. Tidak ada alasan lain," ujar Umar.

Untuk pengambilan jadwal Agustus, Ketua KPU Kabupaten Malang Abdul Holik menegaskan bahwa itu mengacu pada aturan penyelenggaraan pilkada. Dengan asumsi ada dua putaran, jadwal coblosan dihitung mundur dua bulan dari waktu berakhirnya masa jabatan Bupati Sujud Pribadi. Sesuai data KPU, Sujud akan lengser per 26 Oktober. "Dua putaran diasumsikan dua bulan. Kami mundurkan dua bulan dari Oktober, kan Agustus," ungkap dia.

Setelah menetapkan tanggal pencoblosan, KPU mudah menyusun tahapannya. Misalnya, pemberitahuan DPRD kepada bupati tentang berakhirnya masa jabatan dilakukan akhir Februari. Pendaftaran calon bupati-wabup sekitar Maret hingga April. Dan, kampanye diperkirakan Juli-Agustus. "Tanggal-tanggalnya masih kami rapatkan. Yang sudah pasti adalah tanggal coblosannya dulu," ucap anggota KPU asal Bantur itu.

Terkait dengan pendanaan pilbup, hingga kemarin belum ada keputusan jelas, apakah pasti di angka Rp 20,5 miliar atau tidak. Sebab, KPU belum menggelar rapat terakhir dengan dewan dan eksekutif dalam pembahasan RAPBD 2010. (yos/yn)

Sumber : Jawa Pos