Kader PDIP Kabupaten Malang Terancam Pecah
Malang - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Malang terancam pecah bila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan rekomendasi calon bupati Malang yang tidak sesuai dengan pemenang konvensi partai ini.
Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah (PP Otoda) Universitas Brawijaya Malang, Ibnu Tricahyo, di Malang, Minggu, memperkirakan kader PDIP juga pecah bila penentuan bupati Malang tidak sesuai hasil Rapat Kerja Khusus (Rakercabsus) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP.
Selain dibayangi perpecahan bila DPP PDIP tidak konsisten merekomendasi
calon bupati pemenang konvensi, PDIP juga akan dianggap memiliki akuntabilitas rendah setelah kasus konvensi Calon Gubernur Jatim.
Ibnu menjelaskan, setiap parpol memiliki prosedur penjaringan calon kepala daerah. Namun di PDIP, memiliki karakter sentralistik, sehingga calon kepala daerah hasil konvensi tetap saja diputuskan oleh DPP PDIP.
"Seharusnya aturan seperti itu diubah dengan memberikan kepercayaan kepada daerah atau DPC dalam menentukan calon kepala daerah sehingga DPP tinggal menetapkan hasilnya," katanya.
Sistem paternalistik ini, akan berdampak pada melemahnya kepercayaan masyarakat sehingga tidak menambah perolehan suara di daerah.
"Perolehan suara partai ini hanya berasal dari pemilih fanatik dan tidak ada tambahan suara dari pemilih lainnya," katanya.
Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah (PP Otoda) Universitas Brawijaya Malang, Ibnu Tricahyo, di Malang, Minggu, memperkirakan kader PDIP juga pecah bila penentuan bupati Malang tidak sesuai hasil Rapat Kerja Khusus (Rakercabsus) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP.
Selain dibayangi perpecahan bila DPP PDIP tidak konsisten merekomendasi
calon bupati pemenang konvensi, PDIP juga akan dianggap memiliki akuntabilitas rendah setelah kasus konvensi Calon Gubernur Jatim.
Ibnu menjelaskan, setiap parpol memiliki prosedur penjaringan calon kepala daerah. Namun di PDIP, memiliki karakter sentralistik, sehingga calon kepala daerah hasil konvensi tetap saja diputuskan oleh DPP PDIP.
"Seharusnya aturan seperti itu diubah dengan memberikan kepercayaan kepada daerah atau DPC dalam menentukan calon kepala daerah sehingga DPP tinggal menetapkan hasilnya," katanya.
Sistem paternalistik ini, akan berdampak pada melemahnya kepercayaan masyarakat sehingga tidak menambah perolehan suara di daerah.
"Perolehan suara partai ini hanya berasal dari pemilih fanatik dan tidak ada tambahan suara dari pemilih lainnya," katanya.
Sumber : ANTARANEWS
BERITA TERKAIT :
- Megawati Diminta Rekomendasi Pemenang Konvensi Cabup Malang
- Hasil Rakercabsus Bukan Putusan Final
-
BERITA TERKAIT :
- Megawati Diminta Rekomendasi Pemenang Konvensi Cabup Malang
- Hasil Rakercabsus Bukan Putusan Final
-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar